Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati anggaran senilai Rp 113 triliun untuk merealisasikan program-program unggulan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, program yang disebut sebagai Program Quick Win Presiden Terpilih Prabowo Subianto itu telah disetujui untuk segera dimasukkan ke dalam RAPBN 2025.
“Untuk beberapa program quick win dan yang sudah disetujui presiden terpilih adalah empat hal dengan indikasi kementerian atau lembaga yang eksekusi ini nanti dalam UU APBN 2025,” kata Sri Mulyani di Banggar DPR, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Sri Mulyani mengatakan, untuk program pertama yang dimasukkan ke dalam RAPBN 2025 itu adalah program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp 71 triliun yang akan dimasukkan ke pos anggaran Badan Gizi Nasional.
Program itu berupa pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan antara lain prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum, kejuruan, maupun keagamaan.
“Makanan bergizi Rp 71 triliun nanti di Badan Gizi Nasional yang telah dibentuk presiden sekarang dan jadi eksekutif agency untuk program MBG itu akan Rp 71 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Program kedua ialah pemeriksaan kesehatan gratis senilai Rp 3,2 triliun. Program ini berupa cek kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik.
Lalu, ada program berupa pembangunan rumah sakit (RS) Lengkap Berkualitas di Daerah dengan anggaran Rp 1,8 triliun. Program ini dilakukan dengan peningkatan RS tipe D menjadi tipe C di daerah beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.
“Ini untuk Kemenkes telah disetujui presiden terpilih program pemeriksaan gratis Rp 3,25 triliun untuk berbagai pemeriksaan tensi, gula darah, toto rontgen, screening penyakit. Ini sudah dipasang peralatannya di berbagai puskesmas maupun RS daerah dan pembangunan RS Lengkap Berkualitas di daerah Rp 1,8 triliun.
Program quick win ketiga ialah di sektor pendidikan berupa renovasi sekolah dengan anggaran Rp 20 triliun. Program ini mencakup renovasi ruang kelas, meubelair, dan MCK. Pelaksananya adalah Kementerian PUPR yang akan berkoordinasi dengan Kemendikbudristek dan Kemenag untuk menentukan lokasi sekolah yang akan direnovasi
Adapula program sekolah unggulan terintegrasi senilai Rp 2 triliun berupa pembangunan fisik sekolah unggulan di empat lokasi, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN), Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Maluku Utara.
Program keempat yakni di sektor ketahanan pangan, berupa pembangunan Lumbung Pangan Nasional, Daerah, dan Desa dengan total anggaran Rp 15 triliun, yang dibagi melalui penyaluran di pos Kementerian PUPR senilai Rp 7,5 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 7,5 triliun.’
Program ketahanan pangan ini juga berupa intensifikasi 80 ribu hektar serta ekstensifikasi atau cetak sawah seluas Rp 150 ribu hektare.
Dengan adanya program itu, maka akan ada perubahan alokasi belanja di pos anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) menjadi sebesar Rp 1.094,66 triliun dari semula dirancang hanya Rp 976,79 triliun.
Penambahan anggaran untuk belanja K/L itu akan mengambil dari pos anggaran belanja non K/L, sehingga ada penurunan dari Rp 1.717,4 triliun menjadi Rp 1.606,78 triliun. Anggaran yang diambil di pos ini dari cadangan belanja negara Rp 28,39 triliun, cadangan anggaran pendidikan Rp 66,85 triliun, dan cadangan TKD Rp 14,38 triliun.
“Ini diambil dari belanja non-K/L yaitu dari berbagai cadangan, kalau kita lihat cadangan belanja negara turun Rp 12,39 triliun dan cadangan anggaran pendidikan turun Rp 66,85 triliun. Cadangan dari TKD turun Rp 14,38 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan, secara total sebetulnya akan ada penambahan anggaran senilai Rp 117,87 triliun di belanja K/L sendiri. Mempertimbangkan kebutuhan penambahan lembaga baru dan kebutuhan penambahan SDM di lembaga tinggi negara lainnya.
“Total dari pemerintah baru Rp 117,87 triliun itu karena kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR, MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ,” tegasnya.