Kalangan pengusaha perhotelan mengaku mulai terbebani perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memperketat perjalanan dinas. Kebijakan tersebut membuat hotel mengalami kerugian karena banyak reservasi perjalanan dinas yang tiba-tiba dibatalkan.
Sekretaris Jenderal Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran mengungkapkan, dampaknya bisa mengguncang industri perhotelan karena kontribusi perjalanan dinas sangat besar, bahkan bisa mengimbangi kontribusi leisure atau liburan masyarakat.
“Sudah, kalau dampak kita sudah mulai terasa, karena memang cancellation-nya udah terjadi. surat dari Menteri Keuangan yang mengimbau kepada kementerian lembaga untuk melakukan efisiensi besar-besaran. Itu tentu pasti juga akan berdampak. Karena kita tahu bahwa market hotel itu dari kontribusi kegiatan pemerintah itu mencapai antara 40-60%, nah ini cukup besar ya,” katanya kepada CNBC Indonesia, Senin (18/11/2024).
Adapun dampak pembatalan perjalanan dinas merata terjadi pada seluruh wilayah Indonesia, baik destinasi wisata seperti Bali dan Yogyakarta maupun wilayah lain.
“Total cancellation hampir 40-50 persen, besar, karena kontribusi kegiatan pemerintah itu besar di hotel,” sebut Maulana.
Selain hotel, sektor lain juga ikut terdampak karena hotel juga memiliki ekosistem rantai pasok yang cukup panjang, contohnya terhadap vendor bahan pokok dari makanan dan minuman. Sektor ini juga sangat membutuhkan pergerakan orang.
“Kalau kita bicara misal wisatawan nusantara itu kan tidak selalu orang yang pergi leisure ya, tapi lain termasuk juga orang yang pergi bisnis bahkan kita bicara Bali sendiri pun, ketergantungan terhadap kegiatan pemerintah juga cukup besar. Karena kontribusi kegiatan-kegiatan meeting internasional itu kegiatan pemerintah karena kan yang mengundang pemerintah,” sebut Maulana.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024). Arahan Prabowo tertutup bagi media, namun demikian ada sejumlah poin penting yang disampaikan.
“Dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah hari ini, saya memberikan arahan kepada seluruh pimpinan daerah untuk mengedepankan efisiensi dan produktivitas dalam tugas,” tulis Prabowo seperti dikutip dari akun X resminya.
Instruksi Prabowo itu pun langsung ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, hingga Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Isi surat bernomor S-1023/MK.02/2024 tertanggal 7 November 2024 itu meminta para pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas untuk tahun anggaran 2024. Efisiensi ini didasari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.
“Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar K/L melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas,” Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia, Sabtu (9/11/2024).
Dalam surat yang dilihat CNBC Indonesia tersebut, terdapat 7 arahan supaya efisiensi belanja perjalanan dinas dilakukan oleh para pejabat negara untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024.