5 Operasi Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan, Sudah Tahu Belum?

Daftar Terkini 5 Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan lembaga asuransi kesehatan pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Tentunya, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan kesehatan dengan biaya yang dapat ditanggung sebagian atau seluruhnya oleh BPJS.

Meski demikian, tidak semua orang mengetahui bahwa BPJS Kesehatan tidak menanggung semua jenis operasi. Ada beberapa tindakan operasi tertentu tidak termasuk dalam jaminan yang diberikan.

Untuk mendapatkan tanggungan dari BPJS Kesehatan saat memerlukan tindakan operasi, pasien harus memulai prosesnya di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti Puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS.

Berikut daftar operasi tidak ditanggung BPJS Kesehatan

1. Operasi akibat dampak kecelakaan kerja (ditanggung oleh pemberi kerja atau program jaminan kecelakaan kerja)

2. Operasi kosmetika atau estetika (operasi yang bersifat tidak membahayakan kesehatan)

3. Operasi akibat melukai diri sendiri (operasi akibat tindakan ketidaktelitian atau kecerobohan yang mengakibatkan luka)

4. Operasi di rumah sakit luar negeri (operasi yang dilakukan di luar jangkauan BPJS Kesehatan)

5. Operasi yang tidak sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan (operasi yang tidak menyelesaikan prosedur pengajuan yang sesuai)

Meskipun demikian, berdasarkan pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yaitu Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2014, ada 19 jenis operasi yang ditanggung BPJS Kesehatan, yakni.

1. Operasi Jantung

2. Operasi Caesar

3. Operasi Kista

4. Operasi Miom

5. Operasi Tumor

6. Operasi Odontektomi

7. Operasi Bedah Mulut

8. Operasi Usus Buntu

9. Operasi Batu Empedu

10. Operasi Mata

11. Operasi Bedah Vaskuler

12. Operasi Amandel

13. Operasi Katarak

14. Operasi Hernia

15. Operasi Kanker

16. Operasi Kelenjar Getah Bening

17. Operasi Pencabutan Pen

18. Operasi Penggantian Sendi Lutut

19. Operasi Timektomi

Guna memperoleh tanggungan BPJS untuk tindakan operasi, pasien harus berobat di fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama, seperti puskesmas atau klinik yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan.

Jika diperlukan tindakan operasi, pasien akan diberi surat rujukan ke rumah sakit dan memperoleh jadwal operasi dari dokter yang bersangkutan di rumah sakit.

Selain itu, ada tiga syarat yang harus dipenuhi dan diperoleh pasien untuk memperoleh tanggungan operasi dari BPJS Kesehatan yakni Kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), surat rujukan dari Puskesmas/Faskes tingkat pertama, dan kartu pasien dari rumah sakit.

https://solverscup.com/

Sri Mulyani Siapkan ‘Kado Manis’ Industri Berbasis Ekspor

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan pemerintah akan merilis berbagai insentif fiskal bagi industri berbasis ekspor. Insentif ini dirilis dalam rangka memperkuat rantai pasok global.

Sri Mulyani memastikan kebijakan ini dirilis untuk meningkatkan ekspor dan terus menciptakan lapangan kerja, serta menjaga upah tenaga kerja di dalam negeri secara layak.

“Untuk beberapa akselerasi industri, pemerintah akan mengeluarkan berbagai insentif fiskal untuk memperkuat rantai pasok global,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK, Jumat (18/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah juga terus melakukan proteksi bagi industri di dalam negeri. Salah satunya, untuk produk tekstil, pemerintah memberlakukan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor kain dan karpet.

Adapun, kebijakan safeguard tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48/2024 dan PMK No. 49/2024 yang akan berlaku 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan pada Agustus lalu.

Dalam aturan tersebut, safeguard diberlakukan atas berbagai pertimbangan, termasuk adanya hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang membuktikan bahwa industri dalam negeri masih mengalami kerugian serius akibat dari jumlah impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lantai lainnya.

“Ini diberlakukan tiga tahun. Kebijakan ini diarahkan agar daya kompetisi dan proteksi pada industri tapi juga daya saing dan menjaga kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi agar tetap berkelanjutan,” tegasnya.

Pada Oktober ini, Sri Mulyani juga meneken aturan pengenaan tarif bea masuk tinggi terhadap barang impor dari China, berupa ubin keramik. Pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk ubin keramik dari China itu ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2024.

https://carolainsolera.com/

Muhammadiyah Mulai Survei Wilayah Tambang Eks Adaro-Arutmin

Tambang batu bara Asam-Asam yang dikelola PT Arutmin, anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI). (CNBC Indonesia/Firda Dwi Muliawati)

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy membeberkan pihaknya masih melakukan pembentukan korporasi di internal untuk mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang diberikan pemerintah.

Pihaknya kini sudah melakukan survei ke lokasi wilayah yang diberikan pemerintah. Diketahui, Muhammadiyah nantinya bisa mendapatkan jatah tambang milik eks PT Adaro Energy Indonesia atau bekas tambang PT Arutmin Indonesia.

“Mengenai di mana yang kami pilih dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil, Menteri Investasi (kini Menteri ESDM), itu sudah kami survei, kami sudah bentuk survei internal Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami. Untuk memastikan, tambang itu kan rumit ya,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (18/10/2024).

Muhadjir mengatakan, saat ini proses survei masih berlangsung.

Lebih lanjut, saat ini di internal Muhammadiyah juga masih dalam proses membentuk 2 perusahaan untuk mengelola wilayah pertambangan ini, yaitu Strategic dan Operating Company.

Namun, ia menegaskan bahwa akan menggandeng akademisi dari program studi pertambangan di Universitas Muhammadiyah. Menurutnya, kampus itu sudah banyak bekerja sama dengan pengusaha tambang.

“Kami kan punya lima fakultas program studi pertambangan di Muhammadiyah itu dan rata-rata sudah berpartner, sudah kerja sama dengan perusahaan-perusahaan penambang. Dan kampusnya juga dekat dengan tambang, misalnya Universitas Muhammadiyah Mataram itu dekat Newmont kan. Kemudian, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu kan dekat KPC. Ada juga di Berau, itu dengan Berau Coal,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Beleid anyar itu salah satunya memberikan ruang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan untuk bisa mengelola Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) di Indonesia.

Beleid ini ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada 30 Mei 2024. Pemerintah menyisipkan pasal 83A yang mengatur tentang penawaran wilayah izin usaha pertambangan khusus atau WIUPK.

“Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan,” bunyi Pasal 83A ayat 1, dikutip Jumat (31/5/2024).

WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dalam ayat 3 disebutkan bahwa IUPK dan/atau kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dialihkan tanpa persetujuan Menteri.

Ayat 4 menyebutkan, kepemilikan saham organisasi kemasyarakatan keagamaan dalam Badan Usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali.

Sementara Ayat 5: Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang bekerjasama dengan pemegang PKP2B sebelumnya dan I atau afiliasinya. Adapun pada ayat 6 disebutkan bahwa penawaran WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada Badan Usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden,” isi ayat 7.

https://theadventuresofcharliecrowe.com/

Tiba-tiba Anjlok, BI: Fokus Kami Kini Rupiah

Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil rapat dewan Gubernur, Oktober 2024 dengan cakupan tahunan. (Tangkapan layar Youtube Bank Indonesia)

Tren penguatan rupiah pada akhir kuartal III-2024 diputus oleh sentimen negatif dari global. Sentimen tersebut berumber dari eskalasi konflik di Timur Tengah yang makin panas.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan situasi tersebut menjadi alasan suku bunga acuan atau BI rate ditahan pada level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa hari lalu.

“Fokus kami nilai tukar rupiah,” ungkap Perry saat konferensi pers bersama KSSK di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Nilai tukar Rupiah hingga 15 Oktober 2024 melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Peso Filipina, Dollar Taiwan, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%.

BI memantau pergerakan rupiah dengan hadir di pasar. Langkah operasi moneter siap dilakukan sesuai kebutuhan, baik intervensi pada spot, DNDF maupun Surat Berharga Negara (SBN). Termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

https://cycloinfo.com/

BI: Likuiditas Bank di RI Lebih dari Cukup

(Kiri - Kanan) Ketua Dewan OJK, Mahendra Siregar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers KSSK IV Tahun 2024 di Bank Indonesia, pada Jumat, (18/10/2024). (CNBC Indonesia/Rosseno Aji)

Bank Indonesia menyatakan bahwa likuiditas perbankan lebih dari cukup untuk mendukung penyaluran kredit. Satu indikator adalah rasio alat likuid per dana pihak ketiga (AL/DPK) per September sebesar 25,4%, lebih tinggi dari rerata tahun-tahun sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya AL/DPK lebih kurang sekitar 15%. “Dari sisi makroprudensial juga kami pastikan bahwa likuiditas di perbankan secara keseluruhan adalah lebih dari cukup,” katanya, Jumat (18/10/2024).

Perry mengatakan bahwa ke depan arah suku bunga juga terbilang kondusif bagi penyaluran kredit ke sektor riil. “Tentu saja dengan kecenderungan suku bunga  perbankan turun juga akan turun itu kebijakan makroprudensial dorong kredit,” kata Perry 

Sementara itu, Bank Indonesia melaporkan pertumbuhan kredit sebesar 10,85% secara tahunan (yoy) per September 2024. Dari sisi penawaran pertumbuhan kredit dua digit didukung oleh minat penyaluran yang terjaga seiring dengan berlanjutnya realokasi alat likuid dan dukungan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) BI.

Pertumbuhn kredit tersebut diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross 2,26% dan NPL net 0,78%.

Pertumbuhan kredit didukung kinerja usaha korporasi yang terjaga. Secara sektoral, permintaan kredit didominasi oleh perdagangan, industri pertambangan dan pengangkutan. Berdasarkan kelompok penggunaan, modal kerja, kredit konsumsi, dan investasi masing-masing tumbuh 10,01% yoy, 10,88% yoy, 12,26% yoy

Pada periode yang sama pembiayaan syariah tumbuh 11,37% yoy, sedangkan kredit UMKM tumbuh 5,04% yoy. Pertumbuhan UMKM membaik dibandingkan dengan bulan sebelumnya. “Ke depan BI yakin bahwa pertumbuhan kredit pada 2024 tetap ada di kisaran 10% sampai 12%,” katanya.

https://vljmag.com/

Tensi Timur Tengah Buat Rupiah Keok, Bos BI Terpaksa

(Kiri - Kanan) Ketua Dewan OJK, Mahendra Siregar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers KSSK IV Tahun 2024 di Bank Indonesia, pada Jumat, (18/10/2024). (CNBC Indonesia/Rosseno Aji)

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan alasan kembali ditahannya suku bunga acuan BI Rate pada Oktober 2024 di level 6%. Padahal, pada September 2024 lalu telah menurunkan salah satu kebijakan moneter itu telah diturunkan sebesar 25 basis points untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perry menjelaskan, kebijakan pahit itu harus ditempuh karena ketidakpastian ekonomi dan keuangan global meningkat seusai panasnya konflik di Timur Tengah. Eskalasi konflik itu pun ia katakan telah menjadikan rupiah sebagai korban, karena sempat mengalami pelemahan yang cukup dalam beberapa hari terakhir.

“Karena meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah dan kemudian dampaknya terhadap arus portofolio asing dan tekanan nilai tukar, maka pada rapat dewan gubernur Oktober kami memutuskan mempertahankan tetap 6%,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Jumat (18/10/2024).

Nilai tukar rupiah pada Oktober 2024 hingga 15 Oktober 2024 berdasarkan catatan BI memang telah melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Karena permasalahan itu, Perry menekankan, dewan gubernur BI menganggap perlunya dalam jangka pendek ini untuk terus mempertahankan suku bunga acuan demi menjaga stabilitas nilai tukar ke depan, sebab ia tekankan seharusnya kurs rupiah menguat karena faktor fundamental ekonomi domestik stabil.

Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang berpotensi masih terus terjaga di level kisaran 5%, inflasi terjaga di kisaran 2,5% plus minus 1%, hingga defisit transaksi berjalan yang masih jauh di bawah batas aman 2%. Lagipula aliran masuk investasi portofolio terus berlanjut dan tercatat tinggi pada kuartal III-2024 yakni net inflows sebesar US$ 11,6 miliar.

“Karena itu fokusnya pada jangka pendek ini pada stabilitas nilai tukar rupiah kami masih memandang stance kebijakan moneter konsisten agar inflasi tetap terkendali 2,5% plus minus 1% pada 2024 dan 2025,” ungkap Perry.

Meski begitu, ia menekankan bila ketidakpastian itu mereda BI melihat terbuka lebarnya ruang untuk kembali melanjutkan penurunan suku bunga acuan.

“Kami juga konsisten ke depan, kami akan mencermati ruang penurunan kebijakan memperhatikan prospek inflasi, dan nilai tukar. Namun fokus jangka pendek adalah pada stabilisasi nilai tukar karena meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global karena tensi di Timur Tengah,” ungkap Perry

https://concordeagreement.com/

Sinergi BUMN Bukan Cuma Slogan, Ini Buktinya

Gedung Kementerian BUMN. (Dok. Detikcom/Hendra Kusuma)

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama pemerintahan Presiden Joko Widodo periode kedua telah membentuk holdingisasi, klasterisasi, dan merger di beberapa sektor seperti Holding Jasa Survei melalui IDSurvey, Holding Pariwisata dan Pendukung melalui InJourney, sektor energi melaui Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID, sektor perkebunan melalui Holding Perkebunan Nusantara PTPN, Holding Pelabuhan Pelindo, hingga BUMN Spesialis Transformasi dan Investasi Danareksa.

Selain itu ada pula merger tiga anak usaha bank BUMN yang melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Terbaru PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II telah dilebur menjadi PT Angkasa Pura Indonesia.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah mengatakan terciptanya holdingisasi BUMN telah mempertimbangkan berbagai aspek. Tujuan dari holding sendiri untuk menciptakan sinergi antar perusahaan terkait.

“Ya saya kira holdingisasi ini sudah mempertimbangkan semuanya. Holdingisasi ini adalah bentuk real dari sinergi BUMN, karena perlu kita pahami bahwasanya selama ini, sinergi itu hanya dalam bentuk slogan, sementara real-nya sebelum ada holdingisasi itu banyak sekali BUMN kita khususnya di anak-anak dan cucunya itu justru saling bersaing sendiri, bukan bersinergi,” jelasnya kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/10/2024).

Contohnya, Holding BUMN Jasa Survei dengan induk PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Pembentukan holding ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2021.

Terbentuknya holding BUMN Jasa Survei atau disebut dengan nama IDSurvey, ditandai dengan pengalihan saham milik Negara pada PT SUCOFINDO dan PT Surveyor Indonesia kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero). IDSurvey fokus dalam melakukan pengembangan jasa baru dan perluasan pasar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Direktur Operasi BKI Benny Susanto berharap kehadiran IDSurvey memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, karena bisnis pemastian yang dijalankan oleh IDSurvey bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan keamanan produk dan jasa yang digunakan serta dikonsumsi oleh masyarakat melalui pengujian, inspeksi dan sertifikasi berdasarkan standar nasional dan internasional. Di samping itu, tentunya kami berharap holdingisasi ini memberikan hasil yang positif bagi kinerja BKI dan juga dua anak perusahaannya, yakni PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia.

“Pemanfaatan sumber daya tiga entitas secara bersama ini merupakan salah satu poin kolaborasi yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan dan laba, efisiensi, dan utilisasi, serta pencegahan redundansi,” ujar Benny, dikutip Kamis (3/10/2024).

Direktur Layanan Sumber Daya Alam PT SUCOFINDO Darwin Abas menyampaikan potensi kolaborasi strategis IDSurvey memberikan nilai tambah pada berbagai industri yang memanfaatkan jasa testing, inspection, certification (TIC). Hal ini selaras dengan visi besar holding yang ingin memaksimalkan kontribusinya bagi perekonomian Indonesia dan menjadi perusahaan TIC berskala global.

“Kita sebagai IDSurvey mampu memberi nilai tambah di beragam sektor bisnis dan adaptif mendukung pelaku usaha misalnya, pada penerapan untuk industri baterai untuk kendaraan listrik, TKDN, sertifikasi Halal, layanan Energi Terbarukan, dan layanan green untuk mendukung Net Zero Emission,” ucap Darwin.

Piter juga menambahkan bahwa pembentukan holding dan merger pada perusahaan negara dapat menciptakan potensi besar. “Potensi yang begitu besar yang selama ini dikuasai oleh perusahaan swasta, misalnya pariwisata, itu sekarang punya potensi untuk direbut,” ucapnya.

Sebagai informasi, penggabungan Angkasa Pura dilatarbelakangi dengan landasan bahwa Indonesia memiliki potensi utama untuk menjadi pasar aviasi dan pariwisata. Terdapat sejumlah faktor yang berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar utama aviasi dan pariwisata, antara lain, kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara dan kelas konsumen yang terus berkembang, posisi geografis yang strategis, keindahan alam dan budaya yang beragam, serta sumber daya alam yang melimpah.

Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap jumlah kontribusi pariwisata, penumpang domestik dan internasional, wisatawan asing, serta airfreight cargo yang ada dan dikelola di Indonesia.

Langkah ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dalam negeri, yang diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing sektor pariwisata di Indonesia.

Penggabungan PT Angkasa Pura I (AP1) dan PT Angkasa Pura II (AP2) menjadi PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) juga merupakan terobosan besar dalam sektor industri aviasi dan kebandarudaraan di Indonesia, serta diharapkan akan menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam industri aviasi di Indonesia.

https://trentinobook.com/

Pemegang Dolar Siap-siap Sri Mulyani Sebut Rupiah Akan Balik

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati saat tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2024). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) meyakini rupiah akan kembali menguat setelah tertekan dalam sepekan terakhir. Kini dolar Amerika Serikat (AS) berada di level Rp15.450.

Demikianlah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

“Ke depan nilai tukar rupiah diperkirakan akan terus mengalami penguatan sejalan dengan menariknya imbal hasil, inflasi Indonesia yang rendah dan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik,” ujarnya.

Hal yang senada juga diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. Pergerakan rupiah menjadi alasan suku bunga acuan atau BI rate ditahan pada level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) beberapa hari lalu.

“Fokus kami nilai tukar rupiah,” ungkap Perry pada kesempatan yang sama.

Nilai tukar Rupiah hingga 15 Oktober 2024 melemah sebesar 2,82% (ptp) dari bulan sebelumnya. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan ketidakpastian global akibat eskalasi ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Apabila dibandingkan dengan level akhir Desember 2023, nilai tukar Rupiah terdepresiasi hanya sebesar 1,17%, lebih baik dibandingkan dengan pelemahan Peso Filipina, Dollar Taiwan, dan Won Korea yang masing-masing terdepresiasi sebesar 4,25%, 4,58%, dan 5,62%.

BI memantau pergerakan rupiah dengan hadir di pasar. Langkah operasi moneter siap dilakukan sesuai kebutuhan, baik intervensi pada spot, DNDF maupun Surat Berharga Negara (SBN). Termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI.

https://basunews.com/

Gubernur BI Blak-Blakan Alasan Dorong Digitalisasi Sistem

Perry Warjiyo dalam pengumuman hasil rapat dewan Gubernur, Oktober 2024 dengan cakupan tahunan. (Tangkapan layar Youtube Bank Indonesia)

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan kebijakan digitalisasi sistem pembayaran akan terus didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perry menjelaskan digitalisasi diharapkan dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya setelah transaksi yang dilakukan dapat dipermudah salah satunya lewat biaya transaksi yang murah atau tidak ada sama sekali.

“Oleh karena itu kami putuskan merchant discount rate QRIS khusus usaha mikro yang [biaya] 0% naik dari Rp 100.000 jadi Rp 500.000,” jelas Perry dalam konferensi pers KSSK, Jumat (18/10).

Perry juga menyebut pihaknya sedang kaji bagaimana kebijakan-kebijakan ini penggunaan QRIS untuk segmen-segmen lain da[pat membuat biaya ritel jadi lebih murah sehingga dapat mempermudah, memperlancar dan mendorong konsumsi.

“Itu kebijakan pricing,” jelas Perry.

Selanjutnya dirinya menyebut pihaknya akan terus memastikan infrastruktur pembayaran digital dapat secara aman melayani transaksi masyarakat.

Terakhir, Perry mengungkapkan digitalisasi pembayaran mendukung elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah termasuk kartu kredit Indonesia pemerintah nirsentuh dan elektronifikasi perlindungan sosial program-program oleh pemerintah.

“Barangkali itu yang kami terus akan sinergi koordinasikan dengan pemerintah tentu saja Bu Menteri antara kebijakan moneter dan fiskal kemudian pengendalian inflasi dorongan ke sektor riil dan sinergitas melalui KSSK,” tutup Perry.

https://sanlorenzello.net/

Sektor Jasa Keuangan Aman, OJK Minta Bank Cs Lakukan Ini

(Kiri - Kanan) Ketua Dewan OJK, Mahendra Siregar, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam Konferensi Pers KSSK IV Tahun 2024 di Bank Indonesia, pada Jumat, (18/10/2024). (CNBC Indonesia/Rosseno Aji)

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan stabilitas sektor jasa keuangan di tengah pelonggaran kebijakan moneter yang didukung permodalan kuat, likuiditas memadai, dan risiko yang terkendali. 

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar juga mengatakan bahwa kinerja sektor jasa keuangan terbilang positif hingga September 2024. Kendati demikian OJK meminta industri mencermati dinamika global dan dampak rambatan. “Dan agar dapat antisipatif, makaPJK minta sektor jasa keuangan untuk lakukan mitigasi yang diperlukan,” katanya dalam konferensi pers bersama KSSK di Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia menjabarkan kredit perbankan tumbuh dua digit, yakni 11,4% yoy menjadi Rp 7.508 triliun per September 2024.

Sementara itu piutang pembiayaan multifinance  tumbuh 10,18% yoy per Agustus 2024. Lalu kapitalisasi pasar modal tumbuh 7,52% menjadi Rp12.552 triliun. 

Pada periode yang sama aset asuransi per Agustus 2024 tumbuh 1,3% yoy menjadi Rp 1.132,49 triliun. Kinerja positif juga ditorehkan oleh industri P2P lending, di mana outstanding pembiayaan tumbuh 35,62% menjadi Rp72,03 triliun.

Mahendra juga mengatakan bahwa sepanjang 2024, OJK telah menerbitkan sejumlah peta jalan, di antaranya terkait dana pensiun, industri penjaminan, lembaga pengelola informasi kredit, dan pengembangan penguatan sektor inovasi teknologi sektor keuangan.

https://giteospeed.org/