KOMPASIANO

Saldo BPJS Ketenagakerjaan bisa dicairkan sebelum masuk masa pensiun. Misalnya untuk kebutuhan mencicil rumah.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan program jaminan hari tua (JHT) sebelum masuk masa pensiun.

Salah satunya adalah kepesertaan minimal 10 tahun. Nilai yang akan didapatkan adalah 30% dari total dana secara keseluruhan.

Untuk mencairkan saldo dapat dilakukan dalam beberapa cara. Mulai dari mengunjungi langsung kantor cabang atau menggunakan aplikasi JMO.

Berikut kriteria hingga cara mencairkan saldo BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria dan Syarat Klaim BPJS Ketenagakerjaan di 2024

a. Usia Pensiun 56 Tahun

b. Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

c. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

d. Berhenti Usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

e. Mengundurkan Diri

f. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

g. Meninggalkan Indonesia untuk Selama-lamanya

h. Cacat Total Tetap

i. Meninggal Dunia

j. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

k. Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

Jenis PHK di BPJS Ketenagkerjaan

a. Berhenti Bekerja Melalui Penetapan Pengaduan Hubungan Industrial

b. Berhenti Bekerja Karena Pemutusan Kerja Bipartit atau Kontrak Kerja

c. Bekerja Karena Permasalahan Hukum atau Tindak Pidana

Klaim Saldo BPJS Ketenagakerjaan

1. Dokumen Pengajuan Klaim

Kartu Peserta BPJAMSOSTEK

E-KTP

Buku Tabungan

Kartu Keluarga (KK)

Surat Keterangan Berhenti Bekerja

Surat Pengalaman Kerja

Surat Perjanjian Kerja atau Surat Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Surat Keterangan Pensiun

NPWP (jika ada).

2. Cara Klaim

Lewat Lapak Asik

a. Kunjungi Portal Layanan

b. Mengisi Data Awal yaitu NIK, Nama Lengkap, & Nomor Kepesertaan

c. Sistem akan verifikasi data otomatis terkait kelayakan klaim

d. Setelah Verifikasi, peserta akan diarahkan untuk melengkapi data sesuai instruksi yang tampil pada portal

e. Mengunggah dokumen persyaratan

f. Peserta yang berhasil menyelesaikan proses akan menerima notifikasi yang berisi informasi jadwal dan kantor cabang

g. Peserta akan dihubungi melalui video call untuk proses wawancara sesuai jadwal pada notifikasi (siapkan berkas asli)

h. Proses selesai dan manfaat akan dicairkan melalui rekening yang dilampirkan.

3. Lewat Kantor Cabang

a. Bawa dokumen yang diperlukan.

b. Isi formulir klaim JHT.

c. Proses wawancara dan verifikasi data akan dilakukan.

d. Isi penilaian kepuasan melalui e-survei (jika ada).

e. Tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening.

4. Aplikasi JMO

a. Buka aplikasi JMO, kemudian pilih opsi ‘Jaminan Hari Tua’.

b. Pilih ‘Klaim JHT’ dan ikuti petunjuk yang ada.

c. Isi data kepesertaan dan unggah dokumen yang diperlukan.

d. Lakukan swafoto sesuai petunjuk BPJS Ketenagakerjaan.

e. Lengkapi data NPWP dan rekening bank aktif untuk pencairan.

f. Setelah verifikasi, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening bank yang terdaftar.

kas138 login

Ribuan driver ojek online (ojol) dan kurir se-Jabodetabek menggelar aksi demo, siang hari ini Kamis (29/8/2024).

Mereka menuntut pemerintah dan perusahaan transportasi online untuk melegalkan status profesi driver ojol dalam undang-undang (UU). Selain itu, mereka juga menuntut perusahaan aplikasi untuk menurunkan biaya potongan aplikasi.

Ribuan massa driver ojol dan kurir online disebut akan berunjuk rasa di 4 titik yaitudi Istana Negara, kantor Gojek, kantor Grab, dan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Lalu seberapa besar pendapatan yang diperoleh oleh aplikator saat ini yang membuat banyak driver ojol resah dan turun ke jalan untuk melaksanakan aksi demo?

Mengutip paparan kinerja terbaru dua perusahaan publik yang menaungi mayoritas pendemo, Gojek dan Grab diketahui membukukan kenaikan pendapatan dari segmen on demand.

Secara spesifik, dalam tiga bulan kedua tahun ini (April hingga Juni) Grab membukukan pendapatan konsolidasi segmen Mobility US$ 247 juta atau setara Rp 3,83 triliun (asumsi kurs Rp 15.500/US$). Segmen Mobility tersebut mencakup layanan Grab Ride dan Grab Car yang dikonsolidasi di seluruh wilayah operasional Grab, tidak terbatas di Indonesia.

Pada periode yang sama, Grab diketahui memberikan insentif US$ 127,7 juta (Rp 1,98 triliun) yang mana US$ 58,5 juta kepada pelanggan dan US$ 69,2 juta lainnya kepada mitra. Sementara itu total transaksi (GMV) segmen Mobility Grab mencapai US$ 1,58 miliar (Rp 24,55 triliun).

Artinya total pendapatan dan promo yang diberikan Grab di segmen Mobility mencapai 23,65% dari total GMV atau transaksi Mobility yang terjadi di aplikasi.

Selanjutnya untuk segmen Deliveries, termasuk di dalamnya layanan Grab Food, Grab membukukan pendapatan US$ 356 juta (Rp 5,52 triliun) dengan insentif kepada pelanggan sebesar US$ 203,7 juta dan insentif partner US$ 117,3 juta. Total transaksi segmen Deliveries tercatat US$ 2,85 (Rp 44,17 triliun).

Artinya total pendapatan dan promo yang diberikan Grab di segmen Deliveries mencapai 23,75% dari total GMV atau transaksi Deliveries yang terjadi di aplikasi.

Grab merupakan perusahaan asal Singapura yang mencatatkan sahamnya di bursa Amerika Serikat.

Sementara itu, untuk Gojek yang merupakan bagian dari GoTo Gojek Tokopedia (GOTO) yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI), metriks yang digunakan sedikit berbeda. Seluruh pendapatan Gojek tercatat masuk dalam segmen on-demand service, tanpa memerinci dari mobility dan deliveries.

Mengutip paparan kinerja Gojek terbaru,GTV on-demand services GOTO (April hingga Juni) tercatat Rp 15,5 triliun. Sementara itu pendapatan kotor dari segmen tersebut mencapai Rp 3,4 triliun. Artinya total pendapatan kotor Gojek mencapai 21,93% dari total GMV atau transaksi yang terjadi di aplikasi. GoTo diketahui memberikan insentif kepada pelanggan senilai Rp 750 miliar dan tidak memerinci porsi untuk segmen on demand dan fintech.

Grab-Gojek Respons Aksi Demo

Merespons aksi demo driver ojol, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan besaran tarif layanan pengantaran Grab sudah mengacu pada ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial.

Dalam pernyataan resminya, Tirza mengatakan tarif layanan juga dirancang untuk menjaga pendapatan para driver online, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

Ia juga menegaskan Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen.

Sementara itu, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan driver ojol yang bakal mematikan aplikasi saat melangsungkan demo.

Ia mengatakan Gojek terbuka terhadap aspirasi para mitra driver dan mengimbau agar penyampaian aspirasi itu dilakukan secara kondusif dan tertib.

Rosel menekankan operasional Gojek akan tetap berjalan normal dan konsumen dapat tetap menggunakan layanan Gojek seperti biasa.

Pengalaman tim CNBC Indonesia sejak sekitar pukul 10.00 WIB, layanan Gojek dan Grab mulai mengalami hambatan dalam pemesanan ojol. Waktu tunggu bisa mencapai 20 menitan dan lokasi driver yang didapatkan jauh dari titik penjemputan.

Di media sosial, netizen juga mulai ramai mengeluhkan kendala serupa. Gojek mengimbau para mitra driver agar tak terprovokasi dan tetap bekerja seperti biasa.

Serikat Pekerja PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) ternyata telah memberi peringatan atas kemungkinan fraud di perseroan sejak 2021 lalu. Namun, pihak holding yaitu PT Bio Farma (Persero) dinilai lamban dalam menindaklanjuti sehingga permasalahan terlanjur meluas.

Ketua Biro Konseling & Advokasi SP Indofarma Ahmad Furqon menyampaikan, pihaknya telah menyampaikan keresahan atas kelangsungan perusahaan farmasi pelat merah ini ke seluruh pihak, termasuk kementerian BUMN. Bahkan, ia telah melaporkannya kepada salah satu Anggota DPR RI, dan kemudian dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di tahun 2021.

“Sejak 2021 saya bilang, mohon hal ini diperhatikan, karena jika tidak diperhatikan, dalam 2-3 tahun ke depan perusahaan bisa ambruk. Lalu, manajemen meminta kepada holding untuk melakukan audit investigasi. Namun, kami tidak tahu apakah karena terlambat ditindaklanjuti, maka terjadi fraud di tahun 2023,” jelas Furqon dalam RDP bersama Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu, (28/8/2024).

Ia menilai pihak holding kurang cepat dalam bertindak. Bahkan, ketika audit investigasi dilakukan, pejabat yang sedang diaudit malah kembali ditunjuk sebagai pejabat pada tahun 2023. Holdingnya pun masih dipimpin oleh direktur utama yang lama.

“Jadi, saya melihat adanya pembiaran dari pihak holding Indofarma. Jika pada waktu itu diaudit dengan benar oleh BPK, hal ini tidak akan terjadi. Kami adalah korban,” tandasnya.

Menarik ke belakang, Furqon ingat betul awal mula sinyal adanya dugaan fraud merebak di Indofarma. Saat itu, ia masih menjadi Ketua Serikat Pekerja Indofarma.

Awal mula terjadinya fraud di Indofarma ini dimulai pada awal tahun 2020 ketika Indofarma hendak membentuk satuan bisnis unit baru yang mengelola produk alat kesehatan. Namun, di saat yang sama Indofarma juga diminta untuk mengelola distribusi.

“Padahal, kami sudah mengatakan bahwa perusahaan ini adalah manufaktur, mengapa juga harus menangani distribusi? Dan inilah yang pada akhirnya memicu terjadinya fraud tersebut,” kata Furqon.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaporkan temuan mengejutkan saat mengaudit kerugian PT Indofarma Tbk dan anak usahanya. BUMN farmasi itu ternyata terjerat pinjaman online alias pinjol.

Sebelumnya, dugaan fraud yang merugikan negara juga mengemuka, dan membuat perusahaan mengalami masalah keuangan. Temuan tersebut dilaporkan BPK kepada DPR, bersama sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma dan anak usahanya, PT IGM, yang menyebabkan perusahaan farmasi itu fraud atau rugi. Laporan itu tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 oleh BPK ke DPR, Kamis (6/6/2024).

Ada sejumlah aktivitas yang menyebabkan Indofarma merugi, antara lain melakukan transaksi jual-beli fiktif, menempatkan dana deposito atas nama pribadi pada Koperasi Simpan Pinjam Nusantara, melakukan kerja sama pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan customer, hingga melakukan pinjaman online alias pinjol.

Permasalahan tersebut mengakibatkan indikasi kerugian sebesar Rp 294,77 miliar dan potensi kerugian sebesar Rp 164,83 miliar, yang terdiri dari piutang macet sebesar Rp 122,93 miliar, persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp 23,64 miliar, dan beban pajak dari penjualan fiktif FMCG sebesar Rp 18,26 miliar.

Di tengah pesta Indeksi Harga Saham Gabungan (IHSG), terbongkar kasus suap yang melibatkan sejumlah karyawan Bursa Efek Indonesia. 

Dalam sebuah surat tanpa nama yang diterima awak media Pasar Modal, disebutkan lima karyawan BEI telah menerima pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran terkait permintaan imbalan dan gratifikasi atas jasa penerimaan emiten yang hendak melantai di Bursa Efek Indonesia. 

Kelima karyawan tersebut berkerja di divisi penilaian perusahaan BEI, yaitu divisi yang bertanggung jawab terhadap saham initial public offering (IPO). Uang tersebut kemudian menjadi jaminan bagi emiten untuk memuluskan rencana IPO.

Praktik demikian telah berjalan dalam beberapa tahun dan melibatkan beberapa emiten. Namun hingga berita ini diturunkan belum terungkap periode kasus tersebut. 

Dalam penelusuran kasus tersebut, ditemukan akumulasi dana Rp 20 miliar. Proses penerimaan IPO itu diduga juga melibatkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan pihaknya tidak ada bentuk gratifikasi apapun.

“Sepengetahuan saya tidak ada ya gratifikasi ke OJK,” ujarnya saat dihubungi wartawan, dikutip Selasa (27/8).

Sementara itu, bursa Efek Indonesia (BEI) membenarkan terkait pemberitaan yang beredar di masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran etika yang melibatkan lima karyawan. Seluruh karyawan tersebut telah dipecat sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Berdasarkan pelanggaran tersebut, BEI telah melakukan tindakan disiplin yang sesuai dengan prosedur serta kebijakan yang berlaku,” tulis manajemen BEI dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8).

Adapun berikut isi lengkap surat yang mengungkap kasus suap IPO di Bursa Efek Indonesia: 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan varian virus penyakit Monkeypox (Cacar Monyet) yang ada di Indonesia memiliki tingkat kematian atau fatality rate yang rendah. Dari kasus yang ditemukan kebanyakan masuk dalam kategori 2B.

“Mpox yang di Indonesia itu varian 2B, yang di Afrika itu varian 1B. Ya itu fatality rate-nya tinggi mendekati 10%, kalau kita masih 0,1%,” kata Budi Gunadi usai Rapat Terbatas terkait penyebaran Mpox di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Budi Gunadi juga mengatakan varian 1B ini belum menyebar ke banyak negara. Baru ditemukan di Swedia, Thailand, dan beberapa negara di Afrika. Selain itu menurutnya penularan virus Mpox ini juga harus melalui kontak fisik yang sering terjadi di kelompok tertentu.

“Oleh karena itu penyebarannya tidak akan secepat Covid-19 dan risikonya pasti di kelompok-kelompok tertentu,” ujarnya.

Selain itu menurutnya vaksin untuk virus ini juga sudah tersedia. Negara yang memproduksi mulai dari Denmark, Jepang, dan Amerika Serikat. Rencananya RI juga akan mendatangkan 1.600 dosis vaksin lagi dari Denmark.

Namun, dia mengingatkan harga vaksin ini mahal mencapai Rp 3,5 juta untuk satu dosis, dan saat ini baru diberikan kepada orang berisiko tinggi. Utamanya di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak.

“Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau,” katanya.

Adapun terkait obat-obatan juga sudah dipersiapkan di banyak rumah sakit. Rencananya pemerintah juga akan kembali mendatangkan 5.000 obat penyakit Mpox.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) terus berkomitmen untuk mendorong praktik ekonomi sirkular di tanah air. Sebagai bagian dari besaran program Zero Waste to Landfill, BRI mengajak masyarakat berperan aktif untuk mengurangi volume sampah melalui Gerakan BRI Peduli Yok Kita GAS (Gerakan Anti Sampah).

Bentuk implementasi yang dilakukan adalah dengan membangun bank sampah atau TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu). Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan berbagai pihak terkait, BRI berupaya memperluas jaringan bank sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Ditempatkan di wilayah sekitar wilayah operasional BRI, tujuannya untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri. Sejak digulirkan pada tahun 2021, program BRI Peduli ‘Yok Kita Gas’ telah dilaksanakan di puluhan lokasi di Indonesia yang terdiri dari pasar tradisional dan lingkungan masyarakat secara umum.

Program ini membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pemilahan sampah, pelatihan tata kelola dan penguatan kelembagaan, pelatihan literasi keuangan, dan pelatihan manajemen bisnis bank sampah.

Di samping itu, BRI juga telah mengadopsi pendekatan yang inovatif dalam pengelolaan sampah dengan menyediakan fasilitas modern seperti mesin pencacah sampah organik dan bak maggot komunal. Melalui inovasi ini, masyarakat dapat mengolah sampah organik menjadi produk yang bernilai seperti pupuk kompos atau pakan ternak.

Alhasil, pada 2023, program Yok Kita GAS di pasar tradisional telah berhasil mengumpulkan 6 ton sampah organik dan 8 ton sampah anorganik dengan jumlah maggot terjual sebanyak 72 kg. Program ini berhasil mengubah paradigma masyarakat tentang sampah menjadi aset bernilai ekonomis dengan meningkatnya jumlah nasabah bank sampah menjadi 260 anggota. Lebih lanjut, seluruh proses pengelolaan sampah berhasil mereduksi emisi CO2 sebanyak 59 ton dan CH4 sebanyak 23 ton.

Terkait dengan hal tersebut, Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto menjelaskan bahwa inisiatif Zero Waste to Landfill merupakan langkah awal dalam menjawab tantangan global terkait krisis sampah yang semakin mendesak.

“Kami menyadari bahwa pengelolaan sampah yang baik adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai perusahaan BUMN, BRI berkomitmen untuk menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi sirkular,” ujar dia dalam keterangan resminya, Senin (26/8/2024).

Dia menambahkan, melalui program pengelolaan sampah terpadu ini, BRI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Net Zero Emission 2050

“Keberhasilan awal program BRI Peduli Yok Kita GAS menjadi motivasi bagi BRI untuk terus mengembangkan dan memperluas program ini. Dengan pengelolaan sampah yang berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan perolehan kursi Dewan Perwakilan rakyat (DPR) hasil pemilihan legislative (pileg) 2024.

Penetapan tersebut dilakukan dalam dalam Rapat Pleno Terbuka Hasil Pemilihan Anggota Legislatif 2024 di Jakarta, Minggu (25/8/2024). Kursi DPR yang ditetapkan adalah untuk periode 2024-2029.

Ada delapan partai yang lolos ke parlemen untuk periode lima tahun ke depan sementara 10 lainnya tak mendapatkan kursi. Batas ambang yang digunakan adalah 4% atau setara dengan 6.071.731,72 suara.

PDI Perjuangan (PDIP) meraih kursi terbanyak yakni 110 kursi. Jumlah ini sebenarnya turun dibandingkan pada 2019-2024 yakni 128.

Partai Golongan Karya (Gollkar) mendapatkan 102 kursi, melonjak dari 85 kursi saat ini.
Berikutnya adalah Partai Gerindra (86 kursi), Partai NasDem (69 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (68 kursi), Partai Keadilan Sejahtera/PKS (53 kursi), Partai Amanat Nasional/PAN (48 kursi), dan Partai Demokrat (44 kursi).

Partai yang tidak lolos ke Senayan adalah Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Partai Kebangkitan Nusantara, Perindo, Partai Solidaritas Indonesia/PSI, Partai Gelora, Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang/PBB, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Kebangkitan Nusantara.

Dengan mempertimbangkan perkembangan politik terbaru maka 580 kursi DPR akan terbelah antara koalisi Prabowo Subianto yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus dengan PDIP.
Jumlah kursi KIM plus mencapai 470 sementara PDIP hanya 110. Namun, koalisi masih sangat mungkin berubah ke depan.

PT PLN (Persero) berhasil menghadirkan akses listrik bersih 24 jam bagi warga Pulau Polewali, Pulau Saugi, dan Pulau Sapuli di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.

Listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan (EBT) di wilayah yang termasuk terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) ini hadir setelah PLN berhasil melakukan pemasangan 118 unit mikro pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energy storage program Sorong Ultimate for Electrifying Surya untuk Negeri (SuperSUN).

SuperSUN sendiri adalah pembangkit listrik

Kehadiran listrik bersih ini pun dirasakan manfaatnya oleh warga, salah satunya Basir Daeng Liong, warga Pulau Polewali. Basir mengaku, kehadiran listrik PLN membantunya dan masyarakat sekitar lebih produktif.

Sebelumnya, masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan harus menempuh perjalanan ke daratan Pangkep sejauh 12,4 km melalui laut selama satu jam hanya untuk membeli es batu sebelum melaut mencari ikan. Dengan kehadiran listrik, Basir dapat menggunakan freezer untuk menyimpan ikannya.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran listrik dari PLN. Dulu, untuk mendapatkan listrik, kami harus mengeluarkan biaya Rp210 ribu per bulan untuk menyalakan genset, itu pun hanya dari pukul 18.00-22.00 saja. Saat ini, dengan listrik menyala 24 jam penuh, kami cukup mengeluarkan biaya sekitar Rp50 ribu per bulan,” ujar Basir, Sabtu, (24/8/2024).

Ia juga menjelaskan bahwa selain untuk freezer, masyarakat juga memanfaatkan listrik untuk berbagai aktivitas rumah tangga seperti menggunakan pompa air, kulkas, dan keperluan belajar anak-anak di malam hari.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau mengapresiasi upaya PLN dalam melistriki wilayah kepulauan dengan memanfaatkan EBT, ia mengatakan hadirnya inovasi SuperSUN sangat bermanfaat bagi masyarakat dam dapat meningkatkan perekonomian.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN yang telah menghadirkan SuperSUN di ketiga pulau ini. Saya berharap masyarakat dapat menjaga keberlangsungannya,” kata Yusran.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai pemegang mandat ketenagalistrikan di Indonesia, PLN akan terus berupaya mewujudkan keadilan energi di seluruh Indonesia, tak terkecuali di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

PLN terus berinovasi dalam menghadirkan listrik bagi masyarakat di pelosok, salah satunya melalui program SuperSUN. “Listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Untuk itu PLN berkomitmen mendukung Pemerintah dalam mewujudkan pemerataan listrik andal dengan menghadirkan berbagai inovasi. Hal ini sesuai dengan pengejawantahan sila ke-lima Pancasila,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat (UID Sulselrabar), Budiono, mengatakan SuperSUN merupakan bukti keseriusan PLN dalam mewujudkan listrik berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Ia berharap kehadiran listrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Listrik sangat penting dan vital dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang mayoritas adalah nelayan kini bisa menggunakan kulkas sebagai cold storage. Ikan menjadi lebih awet, penjualan meningkat, dan secara otomatis perekonomian juga bisa menjadi lebih baik,” jelas Budiono.

Budiono mencatat hingga Juli 2024, Rasio Elektrifikasi di Sulawesi Selatan telah mencapai 99,99%. Upaya ini juga menjadi bukti komitmen PLN terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Ia juga berpesan kepada masyarakat agar dapat merawat aset PLN yang telah dipasang agar bisa digunakan secara maksimal.

“Mohon bapak dan ibu sekalian untuk menjaga aset tersebut. Jika ada gangguan, kami siap membantu untuk penanganannya. Saya optimis listrik ini akan membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari, serta membuka peluang baru untuk mengembangkan ekonomi lokal,” kata Budiono.

Founder Creativepreneur Putri Tanjung mengatakan ada banyak kesempatan bagi industri kreatif di kala ketidakpastian dunia menghantui. Putri menyebut untuk menangkap kesempatan-kesempatan tersebut, orang harus bisa menjadi “adaptable,” terlebih industri kreatif sangatlah dinamis.

“Kenapa? Karena preferensi masyarakat, preferensi demografinya terus-terus berubah. Informasinya terlalu banyak, sekarang semua tuh barren-nya juga banyak, pilihan untuk customer-nya juga banyak, jadi there is a lot of dynamics,” ujar Putri saat memberikan keynote speech dalam Pertamina Creativepreneur Summit 2024 di JCC Senayan, Sabtu (24/8/2024).

Putri menyebut bahwa setiap pelaku kreatif pastinya memiliki kelebihan dan nilai masing-masing. Namun, perlu bisa mudah beradaptasi guna dapat mempertahankan jati dirinya, dan tetap “bisa cuan.”

Putri mengatakan entrepreneurial mindset menjadi penting. Sebab, dengan pola pikir tersebut, model bisnis yang dikembangkan pelaku dapat lebih sustain, peluang-peluang yang ada juga dapat terlihat dengan jelas.

“Kita tahu when to stop, kita juga tahu when to actually redirect atau mengganti business model kita agar bisa lebih sustainable dan bisa tetap kelewatan pasar yang selalu berubah-berubah. Jadi it’s very important untuk kita bisa get that sweet spot, that intersection between creativity and entrepreneurship,” ujar Putri.

Ia kemudian berterima kasih kepada ayahnya, founder CT Corp Chairul Tanjung yang menjadi guru yang mengajarkan entrepreneurial mindset.

Menurut Putri, pola pikir tersebut tidak hanya harus dimiliki pelaku usaha, tapi juga semua orang yang ingin memiliki peluang besar.

“We need to be able to think as an entrepreneur. Kenapa penting? Karena Bapak selalu bilang kalau kita bisa berpikir seperti entrepreneur, kita bisa melihat ruang dan menciptakan ruang. Jadi pentingnya kita punya this entrepreneurial mindset adalah karena kita akan bisa selalu adapt, tapi juga transisikan menjadi masa-masa yang selalu berubah-ubah,” tandas Putri.

Dalam hal ini, kemampuan beradaptasi dan pola pikir entrepreneur dapat memberikan konsistensi, yang berujung pada hasil yang maksimal.

“Kalau kita cuma adapt doang, kita gak konsisten, kita nggak akan bisa ada di hasil maksimal. Kalau kita konsisten terus, tapi kita gak mau adaptasi, ya kita jadi very rigid, dan kita akan tertinggal yang nyata,” imbuh Putri.

PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) menyetujui pengunduran diri Bambang Seto sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Nicholas J. Whittle sebagai penggantinya.

Mengutip keterbukaan informasi, pemberhentian Bambang Seto sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) selama tindakannya tercermin dalam Buku Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Selanjutnya perusahaan mengusulkan untuk mengangkat Nicholas J. Whittle sebagai komisaris utama sejak ditutupnya rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan pada 2026.

Dengan demikian susunan anggota direksi dan dewan komisaris perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama: Rizal F. Bamahry :
Direktur : Khaerudin

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Nicholas J. Whittle
Komisaris Independen : Ahmad Sultoni Soedradjat

https://slots-kas138.store/