KOMPASIANO

PT Pertamina (Persero) menjadikan biofuel atau bahan bakar berbasis tanaman sebagai salah satu kunci strategis mendukung transisi energi Indonesia. Upaya ini pun didukung oleh legislatif dan pemerintah.

Wakil Ketua MPR RI dan Anggota Komisi XII DPR RI, Eddy Soeparno menjelaskan Indonesia memiliki potensi dan sumber biofuel yang melimpah. Program B35 yang dilakukan Pertamina menjadi bukti dari upaya penurunan emisi.

“Indonesia juga memiliki sumber biofuel yang melimpah. Saat ini kita menggunakan B35, biodiesel 35, dari CPO. Kita memiliki sumber tebu, singkong, yang bisa digunakan sebagai bahan bakar nabati,” kata Eddy, dikutip Kamis (14/11/2024).

Apalagi, saat ini Pertamina memiliki Sustainability Aviation Fuel (SAF), yang berbasis biofuel, termasuk dari minyak goreng bekas. Baru-baru ini, Indonesia berhasil mencampur 5% bahan bakar penerbangan berkelanjutan, dan berhasil diuji coba dalam penerbangan sekitar dua tahun lalu dan akan terus ditingkatkan.

CEO of Pertamina New and Renewable Energy John Anis pun menjelaskan PNRE merupakan pionir dalam bisnis rendah karbon di Pertamina Grup. Selain meningkatkan kapasitas pembangkit EBT, juga mengembangkan Biofuel.

“Kami memiliki banyak program, namun ini didasarkan pada apa yang kami sebut sebagai strategi pertumbuhan ganda. Karena kita masih memerlukan bahan bakar fosil, namun lebih bersih, dan pada saat yang sama kita harus mulai beralih ke bisnis rendah karbon. Jadi kami memaksimalkan bisnis tradisional sekaligus mengembangkan bisnis rendah karbon,” kata John.

Ia juga menjelaskan PNRE memiliki peta jalan pengembangan bioetanol hingga 2031 untuk mendukung dekarbonisasi di sektor transportasi. Hingga 2034 mendatang, John menjelaskan proyeksi demand atas biofuel bisa mencapai 51 juta liter.

Saat ini Pertamina NRE bekerja sama dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) berencana membangun pabrik bioetanol di Banyuwangi dengan kapasitas produksi 30 ribu kiloliter (KL) per tahun.

“Untuk bioetanol, kita memiliki ambisi meningkatkan kapasitas produksi. Salah satunya dengan reaktivasi pabrik di Banyuwangi, Glenmore, dengan mengambil molase sebagai bahan baku bioetanol tanpa mengganggu produksi gula,” kata John.

Sedangkan di bisnis karbon, Pertamina NRE menjadi pemain utama perdagangan kredit karbon di Indonesia dengan menguasai pangsa pasar 93%. Kredit karbon Pertamina NRE bersumber dari pembangkit listrik energi rendah karbon dan bersumber dari nature based solutions (NBS).

Menurut dia, sejak mempelopori perdagangan karbon di bursa karbon tahun lalu, sebanyak 864 ribu ton CO2 kredit karbon telah terjual habis. Dalam inisiatif NBS, Pertamina bermitra dengan partner strategis.

“Untuk mengakselerasi transisi energi dan merealisasikan target 75 GW listrik berbasis EBT hingga 15 tahun mendatang, diperlukan kolaborasi agar investasi dan pengembangan EBT menjadi lebih agresif di Indonesia dan menjadi lebih mudah diakses dengan harga terjangkau bagi masyarakat,” tutup John.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) meluncurkan Sahabat AI yang merupakan Large Language Model (LLM) open-source untuk Bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Inisiatif ini dikembangkan bersama dengan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH).

Untuk diketahui, LLM adalah program AI pembelajaran mendalam yang telah dilatih dengan data dalam jumlah besar, yang dapat memahami dan menghasilkan bahasa alami, sehingga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi dan layanan digital.

Catherine Hindra Sutjahyo, Presiden Layanan On Demand GoTo Group (Gojek) mengatakan, yang membedakan Sahabat-AI dengan LLM global

“Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia yang memiliki keragaman budaya dan pertumbuhan teknologi yang sangat pesat, Indonesia membutuhkan LLM lokal yang memahami konteks lokal dan relevan terhadap budaya kita,” kata Catherine dalam Indonesia AI Day, di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Sahabat-AI sengaja dikembangkan sebagai ekosistem terbuka (open-source) agar model ini dapat digunakan secara inklusif dan dapat diakses terutama oleh developer dan engineer lokal guna mengembangkan solusi berbasis AI untuk berbagai keperluan, mulai dari layanan publik, layanan pelanggan, analisa data, penelitian dan pengembangan, pendidikan hingga pengembangan bisnis.

Pada tahap pertama, kata Catherine, Sahabat-AI akan diluncurkan dengan model LLM berparameter 8 dan 9 miliar.

“Untuk terus meningkatkan pemahaman bahasa dan konteks budaya lokal, kami mengundang pemangku kepentingan dari semua sektor untuk berkolaborasi dalam pengembangan ekosistem AI yang unik dibangun untuk Indonesia ini,” tambah Catherine.

Model LLM Sahabat-AI dapat didownload secara gratis di laman Hugging Face, sebuah platform dimana komunitas machine learning berkolaborasi untuk mengembangkan beragam model, data dan aplikasi digital.

Sahabat-AI juga menghubungkan lembaga riset, universitas, media, pemerintah, dan mitra lainnya untuk dapat bersama-sama mengembangkan teknologi AI tanah air.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa 2024 merupakan tahun yang berat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Penerimaan pajak sampai Oktober 2024 masih sebesar Rp 1.517,5 triliun atau 76,3% dari target tahun ini Rp 1.988,9 triliun. Realisasinya pun lebih rendah 0,4% dari capaian per Oktober 2023 yang sebesar Rp 1.523,9 triliun.

“Tahun ini memang tahun yang sangat berat dengan pertumbuhan pajak yang negatif sebab harga harga yang dari CPO, kemudian dari batu bara, mengalami penurunan,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Meski begitu, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu memastikan, target penerimaan pajak pada tahun ini yang sebesar Rp 1.988,9 triliun masih berpotensi tercapai.

“Kami akan memantau dan memastikan proyeksi sampai akhir tahun minimal capai target sampai akhir tahun,” tegas Anggito.

Anggito mengatakan, optimisime ini didasari pada tren penerimaan pajak akhir tahun yang biasanya bisa cepat terkumpul di kisaran 20%. Berdasarkan jenis pajaknya pun ia katakan rata-rata telah terkumpul di atas 70%.

Pajak penghasilan (PPh) non-migas misalnya yang sudah terkumpul Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target. Lalu, PPh migas Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

Untuk PPN dan PPnBM telah terkumpul Rp 620,42 triliun atau 766,47% dari target dan PBB atau pajak lainnya senilai Rp 32,65 triliun atau 86,52% dari target.

“Ini memang siklusnya yoy (year on year) itu kurang lebih 20% pada akhir tahun nanti bisa tambahannya bisa dicapai,” ucap Anggito.

Serapan anggaran di Kementerian Keuangan tidak akan mencapai 100% hingga akhir 2024. Memperhitungkan kebijakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas yang telah dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, hingga Desember 2024 realisasi belanja Kementerian Keuangan diperkirakan hanya 93,17%. Sedangkan sampai Oktober 2024 telah sebesar 76,06% dari pagu yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2024.

Sebagaimana diketahui, pagu Kementerian Keuangan untuk tahun anggaran 2024 yang telah disepakati bersama dengan Badan Anggaran DPR RI pada 2023 senilai Rp 48,70 triliun.

“Kami memperkirakan kita akan melakukan belanja 93,17% pada akhir Desember nanti. Termasuk ini telah memperhitungkan berbagai macam penghematan yang bisa kita ambil, termasuk penghematan perjadin (perjalanan dinas),” ucap Suahasil saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Berdasarkan lima program kegiatan, mayoritas belanja di Kementerian Keuangan masih di bawah 70%. Misalnya, anggaran pengelolaan belanja negara yang baru sebesar 68,39% per Oktober.

Lalu, untuk belanja pengelolaan penerimaan negara sudah 76,44%, belanja perbendaharaan kekayaan negara dan risiko 66,21%, belanja kebijakan fiskal 65,47%, dan dukungan manajemen 76,10%.

“Ini adalah laporan per akhir Oktober. Kemenkeu terus melanjutkan disiplin dan efisiensi pengelolaan anggaran yang terus kita lakukan sebagai wujud dari implementasi spending better sejalan dengan arahan pak presiden,” kata Suahasil.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy mengakui memiliki tugas berat dalam mengkoordinasikan rencana pembangunan di tiap kementerian Kabinet Merah-Putih.

Kepada Komisi XI DPR RI, dia meminta waktu untuk menyelesaikan evaluasi pembangunan di masa lalu dan membuat perencanaan untuk ke depannya.

“Kalau boleh saya jujur ini pekerjaan berat sekali,” kata Rachmat saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Selasa, (12/11/2024).

Rachmat mengatakan saat ini Bappenas memiliki tugas untuk membuat perencanaan di 7 kementerian koordinator. Selain itu, kata dia, Bappenas juga harus membuat perencanaan di kementerian-kementerian teknis.

“Jadi hari-hari ini kami menerima hampir semua kementerian sekaligus kemenko. Jadi izinkan kalau kami mengalami keterlambatan-keterlambatan, itu lah yang terjadi,” kata dia.

Dia mengatakan pemerintah memang memperkuat peran lembaganya dalam hal membuat perencanaan. Namun, kata dia, dengan penguatan itupun evaluasi kebijakan dan pembuatan rencana kebijakan ke depannya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Rachmat menjelaskan kompleksitas dalam pembuatan evaluasi pembangunan dan membuat rencana pembangunan ke depan. Dia bilang evaluasi harus dilakukan kepada kementerian dengan nomenklatur yang lama. Hal itu harus disinkronisasikan saat membuat perencanaan untuk kementerian dengan nomenklatur baru.

“Evaluasi ini masih dengan kementerian-kementerian yang masih digabung, sementara perencanaan itu kami rencanakan kementerian yang sudah terpisah,” kata dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja hari ini, sejumlah anggota Komisi XI DPR RI meminta Bappenas segera menyerahkan dokumen evaluasi terkait pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2019-2024. Evaluasi perlu dilakukan agar perencanaan pembangunan di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dapat lebih baik. Namun, Bappenas meminta waktu untuk menyiapkan dokumen evaluasi tersebut.

Jumlah kementerian pada masa Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto memang berbeda. Prabowo membentuk 53 kementerian dan lembaga di bawah bendera Kabinet Merah-Putih. Jumlah itu bertambah dibandingkan pada masa Presiden Jokowi yang berjumlah 34 K/L.

Paspor merupakan dokumen wajib yang harus dimiliki seseorang saat harus melancong ke negara lain di luar negara tempat tinggalnya. Dokumen penting itu berisi biodata pemegangnya, yang meliputi antara lain, foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran dan informasi kebangsaan.

Meski demikian, ada fakta menarik bahwa tidak semua orang membutuhkan paspor saat pergi ke luar negeri. Terdapat tiga orang istimewa di dunia ini yang tidak memerlukan paspor saat meninggalkan negaranya untuk pergi ke negara lain.

Adapun tiga orang itu ialah Raja Charles III dari Inggris, Kaisar Naruhito serta istrinya Permaisuri Masako dari Jepang. Sebelum Raja Charles III, hak istimewa ini juga dimiliki Ratu Elizabeth II.

Aturan ini juga berlaku bagi raja atau ratu Inggris Raya pendahulu Raja Charles III. Demikian pula dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, para pendahulu kaisar dan permaisuri Jepang tidak perlu paspor jika ke luar negeri.

Jika hendak ke luar negeri, aja/Ratu Kerajaan Inggris hanya membawa dokumen yang dikeluarkan di atas nama mereka, sebagaimana dilansir Cable News Network-News18.

Isinya hanya menyatakan bahwa “Sekretaris Kerajaan Inggris meminta atas nama Yang Mulia agar semua orang yang berkepentingan untuk mengizinkan pembawa dokumen ini melewati wilayah mereka dengan bebas tanpa hambatan atau halangan dan untuk memberi bantuan dan perlindungan yang mungkin diperlukan.”

Sementara itu, di Jepang, dokumen kementerian bertanggal 10 Mei 1971 menginformasikan bahwa akan sangat tidak pantas mengeluarkan paspor untuk Kaisar atau Permaisuri. Dokumen tersebut juga menambahkan bahwa sangat tidak pantas bagi Kaisar untuk menjalani prosedur imigrasi atau visa menggunakan paspor sebagai warga negara biasa.

Meski begitu, paspor diplomatik dikeluarkan untuk anggota keluarga Kekaisaran lainnya, termasuk putra mahkota dan putri. Ini sebagaimana sikap terhadap istri Raja Inggris Permaisuri Camilla yang tidak memiliki hak yang sama dan tetap diharuskan memiliki paspor diplomatik.

Kaisar dan Permaisuri di Jepang pun hanya diminta untuk menyimpan dokumen kementerian untuk diri mereka sendiri. Sama seperti Inggris, kementerian luar negeri di Jepang memberitahu negara yang dituju sebelum Kaisar dan Permaisuri tiba.

Dalam kasus Raja Charles III, sekretaris pribadinya, Sir Clive Alderton, telah dipercayakan dengan tanggung jawab ini. Sir Clive Alderton pun dikabarkan telah menjadi salah satu penasihat terpercaya dan paling dicintai Raja dan Ratu Camilla sejak 2006, setahun setelah pernikahan mereka pada 2005.

Pemerintah Indonesia sudah memblokir aplikasi asal China, Temu, karena dikhawatirkan akan membunuh UMKM lokal. Sebab, aplikasi itu memiliki metode bisnis yang langsung menjual barang dari pabrik ke konsumen akhir, sehingga dipatok dengan harga sangat murah dan merusak pasar.

Tak cuma Temu, pemerintah juga menegaskan akan melarang aplikasi serupa seperti Shein. Inisiatif pemerintah Indonesia ini menular ke negara tetangga.

Pemerintah Vietnam mengancam akan memblokir domain internet, serta aplikasi Temu dan Shein di negaranya, jika tidak mendaftarkan operasi mereka ke Kementerian Perdagangan setempat sebelum akhir November ini.

Kewajiban pendaftaran tersebut ditengarai kekhawatiran pemerintah terhadap dampak platform online asal China yang akan mengguncang pasar lokal. Selain mematok harga ritel super murah, Shein dan Temu juga kerap menggelontorkan diskon gila-gilaan yang membuat pedagang lokal susah berkompetisi.

Dalam rapat kabinet, Wakil Menteri Perdagangan Vietnam Nguyen Hoang Load mengatakan pemerintah telah bertemu dengan Shein dan Temu terkait lisensi tersebut, dikutip dari Reuters, Senin (11/11/2024).

“Setelah pemberitahuan dari kementerian, jika platform-platform ini tidak patuh, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan akan berkoordinasi ke lembaga terkait untuk memblokir aplikasi dan domain internet [Shein dan Temu],” kata Long dalam pernyataan resminya setelah rapat.

Shein telah beroperasi di Vietnam dalam waktu relatif lama. Sementara Temu yang merupakan anak usaha raksasa e-commerce China PDD Holdings mulai menjual barang-barang di Vietnam pada bulan lalu.

Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah atau “kumpul kebo” semakin marak terjadi di Indonesia. Fenomena ini masih saja terjadi meski norma hukum dan agama tidak menyetujui adanya hal ini.

Mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohabitasi atau tinggal bersama pasangan tanpa ikatan pernikahan adalah adanya pergeseran pandangan terkait relasi dan pernikahan.

Saat ini, tidak sedikit anak muda yang memandang pernikahan adalah hal normatif dengan aturan yang rumit. Sebagai gantinya, mereka memandang “kumpul kebo” sebagai hubungan yang lebih murni dan bentuk nyata dari cinta.

Berbeda dengan Eropa Barat dan Utara, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia baru, di Asia yang menjunjung tinggi budaya, tradisi, serta agama, “kumpul kebo” tidak mendapatkan pengakuan legal. Jikapun terjadi, “kumpul kebo” hanya berlangsung dalam waktu yang singkat dan dinilai sebagai langkah awal menuju pernikahan.

Wilayah di RI yang Banyak Kumpul Kebo

Di Indonesia, studi pada 2021 berjudul The Untold Story of Cohabitation mengungkapkan bahwa “kumpul kebo” lebih banyak terjadi di Indonesia bagian Timur yang mayoritas penduduknya non-Muslim.

Menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada tiga alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitiannya memilih untuk “kumpul kebo” bersama pasangan, yakni beban finansial, prosedur perceraian yang terlalu rumit, hingga penerimaan sosial.

“Hasil analisis saya terhadap data dari Pendataan Keluarga 2021 (PK21) milik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 0,6% penduduk kota Manado, Sulawesi Utara, melakukan kohabitasi,” ungkap Yulinda, dikutip Minggu (10/11/2024).

“Dari total populasi pasangan kohabitasi tersebut, 1,9% di antaranya sedang hamil saat survei dilakukan, 24,3% berusia kurang dari 30 tahun, 83,7% berpendidikan SMA atau lebih rendah, 11,6% tidak bekerja, dan 53,5% lainnya bekerja secara informal,” lanjutnya.

Dampak Kumpul Kebo

Yulinda menyebut, pihak yang paling berdampak secara negatif akibat “kumpul kebo” adalah perempuan dan anak. Dalam konteks ekonomi, tidak ada jaminan keamanan finansial bagi anak dan ibu, seperti yang diatur dalam hukum terkait perceraian. Dalam kohabitasi, ayah tidak memiliki kewajiban hukum untuk memberi dukungan finansial berupa nafkah.

“Ketika pasangan kohabitasi berpisah, tidak ada kerangka regulasi yang mengatur pembagian aset dan finansial, alimentasi, hak waris, penentuan hak asuh anak, dan masalah-masalah lainnya,” terang Yulinda.

Sementara itu dari segi kesehatan, “kumpul kebo” dapat menurunkan kepuasan hidup dan masalah kesehatan mental. Sejumlah penyebab dampak negatif akibat kohabitasi adalah minimnya komitmen dan kepercayaan dengan pasangan dan ketidakpastian tentang masa depan.

Menurut data PK21, sebanyak 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik dalam bentuk tegur sapa, 0,62% mengalami konflik yang lebih serius seperti pisah ranjang hingga pisah tempat tinggal, dan 0,26% lainnya mengalami konflik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Lalu, anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga cenderung mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, dan emosional.

“Anak dapat mengalami kebingungan identitas dan memiliki perasaan tidak diakui karena adanya stigma dan diskriminasi terhadap status “anak haram”, bahkan dari anggota keluarga sendiri,” kata Yulinda.

“Hal ini menyulitkan mereka untuk menempatkan diri dalam struktur keluarga dan masyarakat secara keseluruhan,” tutupnya.

Seorang tentara Jepang bernama Hiroshi Nakamura tak menyangka dirinya akan berakhir naas setelah sempat melakukan perampokan emas seberat 960 kilogram di Indonesia, yang saat itu bernama Hindia Belanda. Kasus ini sempat heboh saat masa pendudukan Jepang di Nusantara tahun 1940-an.

Awalnya, aksi perampokan ini berjalan lancar, namun akhirnya terbongkar akibat ulah istri Nakamura yang suka memamerkan harta.

Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1946, dikenal sebagai Peristiwa Nakamura, dan melibatkan penggelapan besar-besaran terhadap rumah gadai negara di akhir perang.

Sejarawan Ben Anderson dalam bukunya “Revoloesi Pemoeda” (2018) mencatat bahwa kantor Pegadaian di Jl. Kramat, Jakarta Pusat, menjadi pusat sentralisasi harta selama pendudukan Jepang. Sehingga, terdapat ratusan kilo emas, uang, dan barang berharga lainnya di kantor itu.

Jepang berupaya memindahkan seluruh barang berharga dari pegadaian lokal di seluruh Jawa ke pegadaian Jl. Kramat. Namun, ketika Jepang hengkang dari Indonesia, harta-harta itu menjadi tak bertuan.

Sesuai hukum perang, maka seharusnya harta tersebut jadi milik pemerintah Indonesia. Meski begitu, praktiknya tidak sederhana. Terjadi kebingungan di antara tentara Jepang yang ada di Indonesia.

Pada titik ini, Vincent Houben dalam Histories of Scale (2021) mencatat Kapten Hiroshi Nakamura terprovokasi memiliki barang tersebut. Terlebih, dia bisa dengan mudah melakukan pencurian sebab dia punya jabatan penting di Indonesia.

Menurut Vincent Houben aksi ini didukung oleh atasannya, Kolonel Nomura Akira. Provokasi tersebut mendorong Nakamura melakukan tindakan kriminal: pencurian. Dia membawa truk ke Jl. Kramat untuk memboyong seluruh harta yang tersebar dalam 20-25 koper.

Menurut catatan De Locomotief (1/8/1948), harta yang dirampok Nakamura mencapai 960 kg emas senilai 10 hingga 80 juta gulden. Setelahnya, dia membawa harta tersebut ke rumah istri simpanannya, Carla Wolff, dan membawanya ke suatu taman milik seorang pengusaha China.

Istri Pembuka Tabir

Aksi Nakamura ini berjalan lancar. Tak ada satupun yang mengendusnya sebab banyak orang masih sibuk mengurusi kemerdekaan. Praktis, harta tersebut membuat Nakamura dan Carla bisa hidup tenang di Indonesia dan kaya raya.

Akan tetapi, semua berubah akibat ulah istrinya sendiri. Setelah punya harta, gaya hidup Carla langsung berubah. Dia jadi hedon, suka pamer, dan sering menghambur-hamburkan harta.

“Saya lebih kaya dari Ratu Belanda. Saya akan tidur di ranjang emas dan para tamu akan makan dari piring emas,” kata Carla dikutip dari Rampok (2012).

Ketika sikap itu ditunjukkan Carla, perwakilan intelijen Belanda dan Inggris menjadi curiga. Terlebih, Carla ketika itu punya posisi penting sebagai anggota Organisasi Gerilya Hindia Belanda atau Nederlandsh Indies Guerilla (NIGO).

Intel itu heran soal asal-usul harta Carla. Alhasil, mereka melakukan investigasi dan terkuaklah bahwa itu semua hasil curian. Sayang, intel tersebut bukannya melaporkan, tapi ikut-ikutan memiliki harta tersebut. Mereka mengambil 20 kg emas hasil curian.

Dalam dunia pencurian, ada anggapan kalau aksi kejahatan diketahui banyak orang, makin besar pula risiko terbongkar. Pada akhirnya, anggapan ini benar terjadi. Akibat ulah Carla, makin banyak orang tahu ada aksi kriminal melibatkan tentara Jepang.

Membongkar Kasus Pemerintah Belanda

Uniknya, semua kasus ini berujung pada terbongkarnya kasus oleh pemerintah Belanda yang menduduki Jakarta. Mulai dari Nakamura, Carla Wollf, Nomura Akira, dan dua intel itu, ditahan oleh Belanda dan dinyatakan bersalah.

Menurut koran Het dagblad (24/6/1946) Nomura dinyatakan terlibat karena dia mengaku turut menikmati hasil rampokan karena berkedudukan sebagai atasan Nakamura. Nomura juga mengaku telah membuka 9 koper emas selama sehari di sebuah rumah. Kemudian, koper-koper itu dibawa ke kantor militer Jepang di Jakarta.

Akibat terbukti terlibat dalam perampokan, keempat tersangka resmi ditahan.

Nakamura mendapat hukuman paling berat. Sedangkan, Worlff dihukum 8 bulan penjara. Menariknya, ratusan kilogram emas tersebut tak diketahui wujudnya usai kasus itu terbongkar.

Saat penyelidikan kasus, pihak berwenang menyebut hanya menerima emas setara 1 juta gulden saja, sedangkan sisanya tak jelas kemana.

Ada yang menyebut Nakamura menyimpan sisa emas di suatu tempat yang dirahasiakan saat kepergok polisi. Ada pula yang mengatakan emas itu tersimpan di kawasan Menteng, Jakarta. Namun, satu hal yang pasti sisa keberadaan emas tersebut tak diketahui sampai sekarang.

Situasi manufaktur di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Terlihat dari realisasi Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufacturing dalam teritori kontraksi dalam empat bulan beruntun.

“Secara global aktivitas manufaktur juga masih melemah 49,4. Ini kontraksi sejak Juli,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (8/11/2024)

Sri Mulyani memaparkan, situasi Indonesia memang tidak jauh berbeda dibandingkan banyak negara lain. Hanya India yang mampu tumbuh paling tinggi di dunia.

“Sebagian besar lain adalah dalam posisi stagnan atau kontraksi,” terangnya.

Jika dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia juga tertinggal. Filipina, Vietnam, Thailand bahkan Singapura sudah masih zona ekspansif.

“Negara kita masih situasi kontraksi 49,2 sedangkan Filipina, Vietnam dan Singapura dan bahkan Thailand sudah di level 50,” papar Sri Mulyani.

Situasi ini turut menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kepada jajaran kabinet Prabowo sampaikan agar persoalan manufaktur Indonesia diurus lebih serius.